Pembicara dan moderator dalam Breakout Session bertajuk “Religion and Rule of Law Certificate Training Program: A Case Study from Vietnam and Other Countries” yang diadakan dalam Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya, 14 November 2023.

Jakarta, LKLB News – Upaya membangun persatuan antar umat beragama bukan sesuatu yang mudah. Vietnam menjadi salah satu negara yang menaruh perhatian dalam pengembangan relasi lintas agama dengan melibatkan peran pemerintah dan para tokoh agama.

Institute for Global Engagement (IGE) bekerja sama dengan pemerintah Vietnam sejak 2005 telah menyelenggarakan program pelatihan sertifikasi agama, kemudian pada 2012 ditambahkan dengan program sertifikasi negara hukum. Kedua pelatihan itu telah diikuti ribuan peserta.

Wakil Presiden Operasional Global IGE, James Chen, menyatakan pelatihan sertifikasi agama dan negara hukum bisa berjalan karena empat kunci utama. Pertama, keterlibatan antara pemerintah, agama, dan akademisi. Kedua, perspektif komparatif global. Ketiga, penerbitan buku kajian baru tentang agama dan negara hukum, dan keempat, membangun jejaring lokal.

“Dengan program pelatihan ini, kami mencoba untuk memberi bekal pemahaman kepada para tokoh agama dan masyarakat agar dapat mengelola persatuan bangsa diantara agama dan etnis yang beragam, baik itu mayoritas maupun minoritas,” kata James Chen.

Mengenai keterlibatan berbagai pihak, James mengatakan hal itu dilakukan agar terjadi pendekatan dari atas ke bawah dan sebaliknya bawah ke atas. Hal itu mendorong penerimaan terhadap suatu kebijakan diantara kedua belah pihak sehingga kebijakan tersebut bisa bertahan lama.

“Program ini, terlepas dari pelatihan itu sendiri, juga memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok agama dan pemerintah bersama akademis untuk membangun rasa saling percaya, memampukan terjadinya kolaborasi interdisiplin antar lintas sektor. Jadi memastikan partisipasi dari semua etnis dan agama,” ujar James.

Institute for Global Engagement (IGE) telah mengadakan program pelatihan yang diikuti peserta dari hampir seluruh wilayah Vietnam.

Kunci kedua, lanjutnya, memberikan perspektif komparatif global. Dalam pelatihan sertifikasi tersebut, pihaknya membawa ahli hukum dan ahli bidang lainnya dari berbagai belahan dunia. Kehadiran para ahli ini dapat membantu para peserta memiliki perspektif komparatif atau perbandingan. Sehingga mereka bisa membawa praktik-praktik pembelajaran yang terbaik untuk diterapkan sesuai dengan konteks di lingkungan kelompok mereka sendiri.

“Pelatihan ini membicarakan HAM internasional, keamanan dunia, juga ada model-model konstitusional mengenai hubungan agama dan negara, lalu masuk ke studi kasus yang ada di beberapa negara, seperti Singapura dan Tiongkok,” kata James.

Menurutnya, pelatihan dibuat dengan kurikulum yang sesuai kondisi dan situasi negara. “Jadi kurikulum pelatihan tidak seragam di semua tempat, tetapi kami menyesuaikannya,” lanjutnya.

Kunci ketiga adalah penerbitan buku kajian baru karena setiap tempat penyelenggaraan program pelatihan pada umumnya tidak memiliki cukup bahan akademis mengenai agama dan negara hukum. Sedangkan Kunci yang keempat, membangun jaringan lokal yang terdiri dari pemimpin, para ahli akademisi dan para tokoh agama yang telah mendapatkan pelatihan tersebut.

“Tujuan mereka punya jejaring ini, supaya mereka dapat memperdalam hubungan, membangun keterlibatan antar sektor dan berbeda disiplin ilmu, memberikan dukungan satu sama lain seiring mereka bisa saling berdiskusi dan bersatu mempengaruhi kebijakan, juga dapat berkomunikasi dan berkolaborasi untuk bekerja sama,” ujar James.

Wakil Presiden Operasional Global Institute for Global Engagement (IGE), James Chen, bersama Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, dan President International Religious Freedoom Secretariat, Nadine Maenza, di sela-sela Konferensi Internasional LKLB di Jakarta.

 

Ribuan Alumni Pelatihan

Manajer Program Vietnam IGE, Hien Vu mengatakan program pelatihan sertifikasi agama di Vietnam dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai saat ini dengan jumlah lulusan mencapai 6.000 orang. Pelatihan sertifikasi keagamaan dan negara hukum ini telah hadir di tujuh wilayah administratif Vietnam yang sudah mencakup keseluruhan 63 provinsi di negara itu. 

“Semua pesertanya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama dan mitra internasional,” kata Hien Vu.

Hien Vu menjelaskan program sertifikasi negara hukum baru dimulai tahun 2012. Sampai tahun ini, IGE telah melaksanakan 11 program di 9 provinsi Vietnam dengan peserta berasal dari 55 provinsi yang meluluskan sekitar 1.000 alumni.

Program pelatihan ini, menurut Vien Hu, telah mendorong pemahaman mendalam tentang kebebasan beragama dan peran agama di kehidupan masyarakat. Selain itu, pelatihan tersebut memberikan keterampilan untuk mentransformasi konflik terutama kepada kelompok-kelompok keagamaan.

“Supaya mereka bisa terampil, tidak hanya memecahkan atau menyelesaikan konflik diantara negara, tetapi juga antara kelompok agama dengan pemerintah,” tutur Vien Hu.

Sementara itu, Direktur Institute of Religion and Belief Ho Chi Minh National Academy of Politics Vietnam, Do Lan Hien. Mengatakan pelatihan oleh IGE memberikan pemahaman tentang agama, negara hukum, kebebasan beragama, serta martabat manusia. Pelatihan tersebut bermanfaat bagi pejabat pemerintah untuk merumuskan kebijakan tepat, sedangkan pemimpin agama bisa dibekali pengetahuan tentang agama lain lewat sesi mengunjungi rumah ibadah agama lain.

“Kami membantu untuk menguraikan hukum internasional mengenai kebebasan agama dan memampukan mereka merespons persoalan-persoalan terkait agama, seperti gerakan agama baru di komunitas mereka,” kata Do Lan Hien. [IL/Chr]