Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, Direktur Eksekutif Institut Leimena, dan sejumlah narasumber dalam peluncuran Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada Senin, 13 Juli 2026.
Ambon, LKLB News – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggandeng Institut Leimena untuk meluncurkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang BSAN dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik.
Peluncuran BSAN ini menjadi bentuk komitmen kolaborasi bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan berbagai lembaga yaitu Institut Leimena, Sasakawa Peace Foundation (SPF), Inovasi, didukung oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
“Peluncuran BSAN adalah langkah strategis untuk menghadirkan wajah baru pendidikan di Maluku. Pendidikan bukan hanya berorientasi pada capaian akademis, tapi kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membacakan sambutan dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat peluncuran BSAN di Ambon, Senin, 13 Juli 2026.
Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang memiliki inisiatif tinggi dalam menghadirkan lingkungan dan budaya sekolah aman dan nyaman. Program BSAN di Maluku mengusung tema “Membangun Sekolah Aman, Nyaman, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) dihadiri 120 peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas dari seluruh jenjang pendidikan di Maluku.
“Provinsi Maluku kaya akan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman ini fitrah yang harus terus kita jaga melalui pendidikan. Oleh karena itu, literasi keagamaan lintas budaya sangat penting untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan empati, serta semangat hidup bersama ‘Orang Basudara’,” kata Sadali.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku, Hendrik Lawerissa.
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan peran aktif pemerintah daerah dalam penerapan BSAN menjadi sangat penting. BSAN memperlihatkan bahwa pendidikan nasional bukan hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja, tetapi menjadikan seseorang sebagai ‘manusia’ yang sadar dan peduli akan tanggung jawabnya untuk membawa kebaikan bagi orang lain.
“Konsep BSAN ini melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, mulai dari Kementerian, pemerintah daerah, hingga orangtua, masyarakat, dan media. Upaya menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman adalah tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat,” kata Matius.
Matius menyatakan Program LKLB untuk Perdamaian di Provinsi Maluku yang telah dijalankan sejak 2024, telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Itu sebabnya, Mendikdasmen RI mendorong agar Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi model untuk penerapan BSAN.
“Pak Menteri (Abdul Mu’ti) mengharapkan agar Maluku menjadi salah satu provinsi dengan sekolah-sekolah model BSAN berbasis LKLB, yaitu di mana penguatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya ikut mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman, menjadi barometer bagi pelaksanaan BSAN di daerah lainnya di Indonesia,” kata Matius.
Peluncuran BSAN dengan Pendekatan LKLB di Provinsi Maluku dihadiri puluhan peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas, dan akademisi.
Inspirasi dari Maluku
Matius menambahkan pendidikan LKLB di Maluku berpotensi menginspirasi negara lain. Ia menyebut delegasi dari pemerintahan BARMM atau Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao, Filipina, telah datang ke Ambon untuk melihat program LKLB.
“Akhir Juni kemarin di markas besar PBB di New York, saya bertemu dengan Perwakilan Tinggi dari UN Alliance of Civilizations, atau Aliansi Peradaban PBB, yang memiliki pilar pendidikan. Ia juga sangat tertarik mendengar pengalaman di Maluku. Semoga melalui program ini, Maluku semakin dikenal luas di dunia,” ujar Matius.
Pelaksanaan BSAN melalui pendekatan LKLB diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, saling menghormati, dialog, dan semangat hidup berdampingan sejak dini. Sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, penguatan persatuan, dan penanaman budaya damai bagi generasi muda.
Dalam peluncuran tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra pembangunan yang mendukung terwujudnya BSAN agar bisa dilaksanakan secara berkelanjutan di satuan pendidikan di Maluku. [IL/Chr]