Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, memberikan laporan dalam peluncuran Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) dengan Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada Senin, 13 Juli 2026.
Ambon, LKLB News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bekerja sama dengan Institut Leimena bergerak cepat untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) dengan menetapkan delapan sekolah model Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) di wilayah Maluku.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, mengatakan Provinsi Maluku telah memiliki delapan sekolah model LKLB sebagai laboratorium praktik penguatan karakter dan budaya damai.
Kedelapan sekolah itu adalah SMA Kristen Rehoboth Ambon, SMA Al-Hilal Ambon, SMA Kristen Amahai, SMA Muhammadiyah Ambon, SMP Kristen Rehoboth Ambon, SMP Kristen Kusu-kusu, SMA Negeri 1 Ambon, dan SMP Muhammadiyah Masohi.
“Praktik baik dari Program LKLB di Provinsi Maluku akan semakin memperkuat implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman,” kata Sarlota saat peluncuran BSAN di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Senin, 13 Juli 2026.
Sarlota menjelaskan pendidikan bermutu tidak hanya dapat diukur dari prestasi akademik, tapi juga kemampuan sekolah menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan membahagiakan.
Ia mengatakan Provinsi Maluku telah lebih dulu memulai Program LKLB yang sangat sejalan dengan penerapan BSAN, melalui kolaborasi bersama Institut Leimena dan berbagai mitra di Maluku.
“Komitmen itu sesungguhnya telah dibangun di Provinsi Maluku melalui kemitraan yang erat antara Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala, Yayasan Al-Hilal, Yayasan Al-Fatah, Yayasan Sombar, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Sangadji Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, bersama Institut Leimena,” kata Sarlota.
Peluncuran BSAN Provinsi Maluku mengangkat tema “Membangun Sekolah Aman, Nyaman, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya”. Ini menjadi upaya Pemprov Maluku untuk menghadirkan sekolah sebagai ruang menumbuhkan karakter, memperkuat toleransi, menghargai keberagaman, dan melahirkan generasi yang mampu hidup berdampingan dengan semangat persaudaraan.
Sebanyak 120 peserta peluncuran BSAN di Provinsi Maluku terdiri dari guru dan kepala sekolah dari delapan sekolah model LKLB, serta pengawas sekolah, yang diharapkan menjadi penggerak implementasi BSAN.
Sebagai bentuk pendampingan kepada delapan sekolah model LKLB tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Institut Leimena melakukan pelatihan LKLB kepada guru dan kepala sekolah di delapan sekolah model tersebut. Para pendidik dibekali tiga kompetensi utama LKLB yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi komparasi, dan kompetensi kolaborasi.
“Implementasi LKLB di Provinsi Maluku juga berdampak nyata terhadap penguatan kebijakan pemerintah untuk pembelajaran mendalam (deep learning) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kurikulum Cinta oleh Kementerian Agama,” lanjut Sarlota.
Ia menambahkan kebijakan BSAN dengan pendekatan LKLB sangat relevan bagi Maluku yang dikenal sebagai daerah kepulauan dengan keberagaman agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat.
Menurutnya, nilai-nilai hidup “orang basudara” dan “pela gandong” menjadi fondasi sosial yang harus terus dihidupkan dalam dunia pendidikan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, toleransi, dan perdamaian.
Sarlota menjelaskan peluncuran BSAN dengan Pendekatan LKLB di Provinsi Maluku diikuti oleh 120 peserta terrdiri dari kepala sekolah dan guru dari delapan sekolah model LKLB baik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta pengawas sekolah. Mereka akan menjadi penggerak implementasi BSAN di Provinsi Maluku.
“Dengan sekolah model ini diharapkan lahir agen-agen perubahan yang mampu menggerakkan transformasi budaya sekolah Aman Nyaman dengan pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya di satuan pendidikan masing-masing,’ ujar Sarlota. [IL/Chr]