Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, bersama pemberi sambutan, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, dan Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, serta para panelis dalam Webinar Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, Jumat (25/10/2024).
Jakarta, LKLB News – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, mengingatkan peran pemuda sebagai kekuatan pemersatu dalam menghadapi tantangan polarisasi di era digital. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah menjadi bukti sejarah akan lahirnya semangat keindonesiaan, meskipun saat itu Indonesia belum berdiri sebagai negara dan masih terpecah berdasarkan suku, ras, agama, dan bahasa.
“Momentum peringatan Sumpah Pemuda menjadi bagian penting dari penegasan tentang peranan kaum muda dalam memajukan bangsa dan negaranya, dan betapa pentingnya peranan kaum muda sebagai kekuatan pemersatu,” kata Mendikdasmen dalam Webinar Internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang diadakan oleh Maarif Institute dan Institut Leimena bertajuk “Peran Pemuda di Era Digital dalam Memperkuat Kerja Sama Lintas Agama dan Budaya di Dunia yang Terpolarisasi”, Jumat (26/10/2024) malam.
Abdul Mu’ti hadir di akhir webinar karena sedang mengikuti retreat yang diadakan untuk kabinet baru, Merah Putih, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di komplek Akademi Militer, Magelang.
“Pertama-tama, saya mohon maaf tidak bisa hadir di awal, baru saja selesai acara dengan Presiden Prabowo Subianto di Magelang, di komplek Akademi Militer,” katanya.
Abdul Mu’ti, yang masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan Sumpah Pemuda yang akan diperingati tanggal 28 Oktober nanti, adalah tonggak sejarah penting dalam rangkaian menuju kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak bagi lahirnya kedaulatan Indonesia dalam hal kedaulatan budaya (cultural sovereignty), kedaulatan politik (political sovereignty), dan kedaulatan wilayah (territorial sovereignty).
Kedaulatan budaya terwujud dalam kesepakatan para pemuda dari berbagai organisasi keagamaan dan kedaerahan untuk bersama-sama menyatakan bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Abdul Mu’ti mengatakan belum ada dalam catatan sebuah negara seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, lebih dari 300 suku bangsa, dan ribuan pulau baik besar maupun kecil.
Kedaulatan politik artinya Sumpah Pemuda menjadi momentum Indonesia secara politik menyatakan kemerdekaan. Sedangkan, kedaulatan wilayah ditandai dengan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan setelah perjuangan panjang mantan perdana menteri, Ir. Djuanda Kartawidjaja, dalam berbagai lobi politik internasional.
“Dalam konteks sejarah, menurut saya Sumpah Pemuda merupakan capaian politik yang tidak mudah karena Indonesia saat itu masih terdiri dari banyak sekali Kerajaan dan banyak sekali budaya dan bahasa,” ujarnya.
Kepala Biro ANTARA Beijing, Desca Lidya Natalia.
Sementara itu, Kepala Biro ANTARA Beijing, Tiongkok, Desca Lidya Natalia, menyampaikan pentingnya keterampilan berpikir kritis di tengah masifnya informasi di era digital. Desca mengatakan tidak ada satu akun media mainstream atau media sosial yang 100 persen akurat karena ada sejumlah aspek yang ditonjolkan dan aspek lain tidak diikutsertakan.
“Namun, pasti ada beberapa akun yang lebih terpercaya dibanding yang lainnya,” kata Desca yang pernah menjadi wartawan yang ditempatkan di Istana Kepresidenan RI.
Desca menyebut misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa kesengajaan. sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang sengaja disebarkan untuk menipu, dan half-truth adalah informasi yang sebagian benar tetapi disajikan dengan cara yang menyesatkan. Untuk itu, dia mendorong pola pikir kritis dalam membaca informasi digital, antara lain menggunakan alat pengecekan fakta melalui https://cekfakta.com/, mempertimbangkan kredensial penulis dan sumber informasi, membandingkan dengan media massa terpercaya, serta mengidentifikasi bias dan teknik manipulasi.
Desca mendorong masyarakat untuk senantiasa belajar mengenali hoax atau berita palsu, dengan tadan-tanda antara lain judul sensasional dan sumber yang tidak diverifikasi, kejanggalan penggunaan gambar palsu maupun deepfake, serta memahami konteks informasi yang beredar.
“Jadilah pemuda yang kritis informasi, misalnya membuat tujuan pencarian lebih spesifik dan mengusahakan agar informasi yang didapat, menghasilkan percakapan yang meaningful, bukan malah perdebatan tanpa ujung atau malah kebencian,” kata Desca.
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho.
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan Mafindo bekerja untuk meningkatkan fakta, kebenaran, dan kepercayaan di tengah arus informasi yang sangat masif. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menyiapkan instrumen pemeriksaan fakta dan praduga, mengembangkan pendidikan literasi digital, membangun kepercayaan, dan mengembangkan teknologi.
“Dalam rangka pemeriksaan fakta, kami memiliki instrumen turnbackhoax.id dan cekfakta.com yang bekerja sama dengan 100 media,” kata Septiaji. [IL/Chr]